IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II.A PALOPO

Penelitian ini mengkaji implementasi pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II.A Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fokus penelitian diarahkan pada
dua aspek utama, yaitu bentuk pemenuhan hak yang diberikan kepada warga binaan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Lapas, petugas pembinaan,
petugas kesehatan, serta warga binaan laki-laki dan perempuan, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung. Instrumen utama penelitian
adalah peneliti sendiri dengan pedoman wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hak warga binaan telah diimplementasikan oleh pihak Lapas, antara lain hak beribadah, hak atas kesehatan, hak memperoleh makanan, hak pembinaan dan pelatihan kerja, hak komunikasi dan
kunjungan, serta hak-hak khusus bagi perempuan dan kelompok rentan. Program pembinaan keagamaan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan dinilai
berjalan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga binaan. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama overkapasitas hunian, keterbatasan sarana prasarana, kekurangan tenaga kesehatan, dan keterbatasan anggaran operasional. Kendala administratif seperti proses rujukan medis dan koordinasi lintas instansi juga memengaruhi efektivitas pemenuhan hak warga binaan. Secara umum, implementasi pemenuhan hak WBP di Lapas Kelas II.A Palopo telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Warga Binaan, Lapas, Sistem Pemasyarakatan