TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBERI KERJA DALAM TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, dengan studi pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates. Masalah tunggakan iuran jaminan sosial oleh pemberi
kerja merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga merugikan hak normatif pekerja dalam memperoleh perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi nasional, kaidah fiqh, literatur hukum ekonomi syariah, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tidak membayarkan iuran tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur melanggar kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan kepatutan (unlawful
acts) sebagaimana diuraikan dalam putusan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār karena menimbulkan kerugian bagi pekerja. Pengadilan dalam putusan ini menegaskan bahwa pemberi kerja wajib melunasi tunggakan beserta denda administratif sebagai bentuk pemulihan hak pekerja. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan
pemberi kerja terhadap kewajiban iuran jaminan sosial merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab hukum menurut hukum positif maupun syariah.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Perbuatan Melawan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Tunggakan Iuran