PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK BERLABEL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang tidak
berlabel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kota palopo. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Palopo terhadap peredaran kosmetik dalam memberikan perlindungan
terhadap konsumen dan bentuk perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang tidak
berlabel Balai Pengawas Obat dan Makanan serta menganalisis tinjauan fiqh muamalah
terhadap peredaran kosmetik tanpa label Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian bersumber dari observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, konsumen dan pelaku
usaha sebagai data primer, adapun jurnal penelitian, buku, dan dokumen yang memiliki
hubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Teknik analisis data penelitian
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bentuk pengawasan mutu yang dilakukan oleh BPOM di Palopo
yaitu bentuk pengawasan pre-market sebelum produk di edarkan untuk mendapakan
sertifikasi dan pengawasan post-market mencakup inspeksi rutin sarana. Bentuk
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel
Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen belum optimal karena kurangnya kesadaran diri dalam
pemenuhan hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun pelaku usaha, hal ini
dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarat terhadap regulasi hukum dan kondisi
ekonomi juga menjadi alasan. Pada perspektif Fiqh Muamalah peredaran dan penjualan
kosmetik tidak berlabel BPOM di kota Palopo belum sepenuhnya dijalankan karena
peredaran kosmtik tanpa label BPOM dipandang tidak sesuai syariah karena mengandung
unsur Gharar (ketidakjelasan) dan melanggar prinsip Ash-Sidq (kejujuran) yang menuntut
kejujuran dan keterbukaan informasi dalam bertransaksi, hal ini termasuk yang dilarang
dalam islam.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Konsumen, Pelaku Usaha, Fiqh
Muamalah