IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO

Skripsi ini membahas implementasi akad mudharabah pada KSPPS Bakti Huria syariah Cabang Palopo, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad mudharabah dalam pembiayaan modal usaha pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, dan untuk mengetahui solusi dalam implementasi akad mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola koperasi dan mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan di
KSPPS tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad mudharabah, karena pihak koperasi menetapkan margin keuntungan tetap di awal akad. adanya margin
tersebut disebabkan oleh kekeliruhan dalam penetapan akad di mana akad mudharabah hanya digunakan secara formal, namun isi akad perjanjiannya menggunakan pola murabahah. Penetapan margin tersebut menyebabkan akad
yang secara administratif disebut mudhrabah berubah secara substansi menjadi akad murabahah, hal ini mengakibatkan sistem bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada nisbah hasil usaha tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dari
sisi hukum syariah praktik ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan No. 115/DSN-MUI/LX/2017 tentang Akad Mudharabah yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan dalam
mudharabah harus didasarkan pada nisbah dan bukan margin tetap, Menurut Pasal 20 KHES pembagian hasil usaha dalam mudharabah harus ditetapkan berdasarkan nisbah yang adil sehingga penetapan margin tetap termasuk dalam
bentuk penyimpangan dari prinsip mudharabah, sedangkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata akad tersebut sah selama memenuhi syarat sah perjanjian, namun dari aspek sebab yang halal dan unsur keadilan tentang kebebasan
berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata praktik tersebut belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban Para pihak.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI, KUHPerdata, KSPPS Bakti Huria Syariah