ANALISIS KEBIJAKAN PANGAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LUWU

Penelitian ini menganalisis kebijakan pangan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada aspek produksi, distribusi, dan pemasaran serta implikasinya terhadap ketahanan pangan dan pendapatan per kapita serta infrastruktur. Kebijakan tersebut secara normatif berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan
diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan Nvivo 12 Pro untuk mengidentifikasi pola kebijakan dan dinamika implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten pada periode 2021–2024. Pada aspek
produksi, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui subsidi input pertanian, dukungan teknologi dan penguatan regulasi, meskipun masih dihadapkan pada kendala adopsi teknologi pascapanen dan keterbatasan sarana produksi. Dalam aspek distribusi, sistem perdagangan yang terbuka berperan menjaga stabilitas harga namun persoalan penyimpanan hasil panen, risiko bencana seperti banjir serta ketergantungan pengolahan pada daerah lain
menyebabkan inefisiensi rantai pasok. Sementara itu, pada aspek pemasaran, kebijakan diarahkan pada standarisasi mutu, penguatan branding produk unggulan, stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah dan pemanfaatan pemasaran
digital. Secara argumentatif, kebijakan pangan di Kabupaten Luwu telah berkontribusi terhadap stabilitas ketahanan pangan dan berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, optimalisasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi memerlukan integrasi kebijakan produksi–distribusi– pemasaran melalui penguatan industri pengolahan lokal, pembangunan infrastruktur pertanian dan logistik serta penguatan kelembagaan petani agar
kebijakan pangan berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah berbasis agribisnis.

Kata Kunci: Kebijakan Pangan, Ketahanan Pangan, Produksi, Distribusi, Pemasaran, Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi Daerah