PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JEMAAH UMROH YANG BERMASALAH AKIBAT COVID-19 (Studi Kasus Pada PT. Aljasiyah Travel Service)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi jemaah umrah yang mengalami masalah akibat pandemi COVID-19 di PT. Al Jasiyah
Travel Service, serta untuk memahami tanggung jawab biro perjalanan terkait pembatalan keberangkatan umrah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan
melalui sumber primer, berupa wawancara dan observasi langsung kepada penyelenggara dan jemaah, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang�undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi
studi kepustakaan, observasi, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan temuan baru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi jemaah umroh di PT. Al Jasiyah Travel Service mencakup perjanjian awal yang transparan mengenai hak dan kewajiban, biaya, serta sanksi, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Perlindungan ini mencakup standar pelayanan, transparansi pengelolaan dana,
dan asuransi kesehatan, dengan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tanggung gugat antara PT. Al Jasiyah Travel Service dan calon jemaah atas pembatalan
keberangkatan umroh akibat pandemi COVID-19 didasarkan pada prinsip wanprestasi dan force majeure sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Meskipun secara hukum force majeure dapat membebaskan penyelenggara dari kewajiban penuh, PT. Al
Jasiyah tetap menunjukkan tanggung jawab dengan menawarkan opsi pengembalian biaya secara proporsional setelah dipotong biaya administrasi yang sah atau penjadwalan ulang keberangkatan. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, keadilan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku