PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PALOPO

Fokus penelitian ini adalah perlindungan konsumen melalui pengawasan BPOM terhadap distribusi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri di Kota Palopo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, yang masih digunakan oleh masyarakat karena dianggap murah dan memberikan hasil instan, meskipun berbahaya bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran
BPOM dalam mengawasi distribusi kosmetik bermerkuri di Kota Palopo serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BPOM Kota Palopo, serta studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Kota Palopo telah melaksanakan
pengawasan secara preventif dan represif, meliputi kegiatan inspeksi lapangan, pengujian sampel produk, penyitaan dan pemusnahan barang ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Namun demikian, pengawasan masih menghadapi
kendala berupa rendahnya kesadaran konsumen, luasnya peredaran produk berbahaya, dan sulitnya pengawasan terhadap penjualan kosmetik di platform daring (marketplace). Berdasarkan UUPK, konsumen memiliki hak atas keamanan,
kenyamanan, dan informasi yang benar, sedangkan KHES menegaskan larangan terhadap praktik penipuan (tadlis), manipulasi, dan transaksi yang menimbulkan kemudaratan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya di Kota Palopo diperlukan pengawasan yang lebih ketat, edukasi publik yang berkelanjutan hingga ke daerah pelosok, serta
penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan konsumen dapat terwujud secara efektif baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.