PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB MASAMBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak remisi bagi narapidana di rutan kelas II B Masamba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak
remisi bagi narapidana dan kendala-kendala dalam pemenuhan hak remisi di rutan kelas II B Masamba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan
pendekatan berbasis Perundang-Undangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak remisi bagi narapidana dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data pemberian remisi di Rutan kelas II B Masamba dari tahun 2023, 2024 sampai 2025 jumlah yang terealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian masih terdapat kendala�kendala dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut yaitu kurangnya waktu yang diberikan dalam pengusulan remisi secara administratif. Keterbatasan waktu ini sering kali menyebabkan petugas pemasyarakatan harus bekerja dalam tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, sehingga berpotensi memengaruhi ketelitian dalam pemeriksaan berkas, verifikasi data, hingga input sistem, juga faktor dari pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana sehingga tidak bisa diajukan untuk mendapat remisi. Adapun saran untuk Peningkatan efektivitas
pengusulan remisi memerlukan sinergi antara penguatan administratif dan pembinaan perilaku narapidana. Secara eksternal, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum harus didukung oleh transformasi sistem notifikasi digital dan manajemen waktu yang lebih terencana untuk mencegah keterlambatan dokumen. Secara internal, pembinaan karakter yang komprehensif melalui pendekatan mental-spiritual perlu diintegrasikan dengan sistem reward and punishment yang konsisten serta pengawasan ketat oleh Wali Pemasyarakatan.
Implementasi strategi menyeluruh ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola rutan yang lebih transparan, akuntabel, dan kondusif bagi proses integrasi sosial narapidana