PERAN KPU DALAM PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) BARU DI KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo Penelitian ini bertujuan: Untuk Mengetahui Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo; Untuk Mengetahui Tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi
dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KPU dalam pembentukan daerah pemilihan (Dapil) di kota palopo memiliki dua peran utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu sebagai penyusun regulasi dan pelaksana regulasi. Sebagai
penyusun regulasi KPU berwenang membuat dan menetapkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang mengatur seluruh tahapan pemilu sesuai prinsip demokrasi dan hukum, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Sebagai pelaksana regulasi, KPU mengoordinasikan, mengendalikan, memantau,
mengevaluasi, serta menindaklanjuti pelaksanaan aturan pemilu agar berjalan efektif, adil, dan sesuai ketentuan di seluruh wilayah Indonesia. Serta untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dengan memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan bertujuan untuk menciptakan representasi yang bermakna dan mencegah manipulasi yang
menguntungkan partai politik tertentu. Tantangan KPU dalam pembentukan dapil baru di kota Palopo yaitu berupa penolakan dari politisi karena kekhawatiran perubahan dapil akan mengancam posisi dan kekuasaan mereka, serta keterbatasan anggaran yang dapat menambah beban administratif dan biaya
pemilu. Konflik kepentingan politik ini juga menyebabkan ketidakpastian dalam proses pemilu, sehingga diperlukan perencanaan dan penggunaan anggaran yang
efektif, efisien, dan akuntabel agar penataan dapil berjalan lancar.