PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA POREHU: ERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi ini membahas peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara: perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan: 1) eksistensi badan Permusyawarata desa (BPD) dalam pengawasan enyelenggaraan
pemerintahanan di Desa Porehu. 2) kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu. 3) peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu berdasarkan
perspektif siyasah dusturiyah. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
Porehu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal,BPD telah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan program desa, pengelolaan anggaran desa,Namun, dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, kurangnya koordinasi, kurangnya fasilitas, serta keterbatasan waktu anggota BPD. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. perspektif siyasah dusturiyah telah mencerminkan prinsip musyawarah, amanah, dan tanggung jawab, meskipun
masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih optimal