PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TETANGGA TERHADAP ADANYA RUMAH WALET PADA PEMUKIMAN PENDUDUK DI KOTA PALOPO

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi warga, khususnya hak tetangga, terhadap dampak rumah walet di pemukiman Kota Palopo. Fenomena ini menjadi kontroversial karena pembangunan rumah walet di lingkungan pemukiman seringkali menimbulkan kebisingan, pencemaran udara, ketidaksesuaian tata ruang, kerusakan rumah, dan bahkan sampai mempengaruhi nilai jual property tetangganya serta potensi penyebaran penyakit. Meskipun regulasi telah melarangang atau mengatur pembatasan rumah walet pada zona
tertentu berdasarkan RTRW maupun RDTRL, tetapi tetap saja dijumpai pendirian rumah walet tersebut. Dalam pandangan Islam, tetangga memiliki posisi penting dan merupakan bahagian dari akhlak sosial yang harus kita jaga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berbuat baik kepada tetangga
merupakan suatu keharusan, sebab ini adalah peritah langsung dari Allah SWT (QS. An-Nisa: 36). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi warga sekitar terhadap keberadaan rumah walet di pemukiman, serta sejauh mana pemerintah menjalankan regulasi yang telah
ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo masih belum optimal dalam menegakkan peraturan terkait usaha rumah walet. Kurangnya pemahaman, koordinasi antar
perangkat daerah, serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak. Perlindungan hukum terhadap tetangga dapat terwujud melalui penegakan hukum yang konsisten dan pengetatan prosedur perizinan, karena selama ini upaya perlindungan hukum lebih bergantung pada inisiatif warga untuk melapor dibanding tindakan proaktif dari pemerintah sendiri selaku otoritas regulasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum bukan untuk menghentikan usaha rumah walet, tetapi untuk menjamin usaha tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi. Dengan demikian, usaha rumah walet dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan hak warga/tetangga
atas lingkungan yang sehat dan nyaman.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tetangga, Rumah Walet, Pemukiman Penduduk