TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DISEBABKAN OLEH KEADAAN KAHAR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi yang terjadi akibat keadaan kahar transaksi jual beli rumah dengan sistem tunai bertahap, serta meninjau pandangan hukum ekonomi syariah terhadap
permasalahan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Batam, di mana tergugat mengajukan dalil force majeure akibat pandemi COVID-19 sebagai alasan keterlambatan pembayaran cicilan rumah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
Fatwa DSN-MUI, serta putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum tertulis. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menggambarkan isi putusan pengadilan dan
norma yang berlaku, lalu dibandingkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, dalil keadaan kahar dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang membebaskan debitur dari tanggung jawab apabila terbukti mengalami keadaan memaksa. Namun, dalam praktiknya, pengadilan tidak serta-merta menerima dalil tersebut jika tidak dibuktikan secara memadai. Dari persepktif hukum ekonomi
syariah, keadaan kahar dikenal sebagai kondisi darurat (al-quwwah al-qahirah atau al-darurah) yang dapat membebaskan kewajiban akad jika memenuhi syarat tertentu. Dalam Putusan No. 37/Pdt.G.S/2021/PN Batam, dalil keadaan kahar ditolak karena wanprestasi terjadi sebelum pandemi, tidak ada bukti pendukung, dan tergugat tetap bertanggung jawab, sesuai dengan aturan KHES. Meskipun demikian. Penyelesaian sengketa seharusnya juga mempertimbangkan nilai kemudahan (yusr), tolong-menolong (ta’awun), dan kemaslahatan (maslahah),
agar lebih adil sesuai tujuan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Wanprestasi, Force Majeure, Keadaan Kahar, Hukum Ekonomi Syariah.