UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENANGGULANGAN MONEY POLITIC CALON LEGISLATIF DI KOTA PALOPO (PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM)

Skripsi ini membahas tentang upaya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dalam penanggulangan money politic calon legislatif di kota palopo (perspektif siyasah islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya money politic dalam pemilihan anggota legislatif di kota palopo, upaya
bawaslu dalam penanggulangan terjadinya money politic dan perspektif islam terhadap penanggulangan terjadinya money politic di kota palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkombinasikan aspek normatif (berkaitan dengan hukum yang tertulis) dan empiris (berkaitan dengan
kenyataan atau praktik di lapangan) mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) faktor penyebab terjadinya money politic dalam pemilihan calon Legislatif di kota Palopo, ada beberapa faktor yaitu mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan tradisi serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi. 2) Upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di kota Palopo yaitu membuat langkah atau strategi dalam penanggulangan praktik money politic dengan mengadakan sosialisasi dengan beberapa tokoh pemerintah, pemilih pemula dan organisasi�organisasi kemahasiswaan yang ada di kota palopo serta membuat flayer atau spanduk yang berisikan peringatan bahaya ancaman korupsi. Bawaslu kota Palopo juga bekerja sama dengan unsur penegak hukum dan instansi seperi KPU, kepolisian, dan kejaksan dalam penanggulangan money politic di kota Palopo. 3)
Dalam perspektif siyasah islam money politic disebut juga sebagai risywah atau suap-menyuap. Karena setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul yang hukumannya tidak halal konteks dan perspektif siyasah islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai risywah.

Kata Kunci : Bawaslu, Money Politic, Perspektif Siyasah Islam