IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH DANA MONETER KOTA PALOPO

Skripsi ini membahas tentang implementasi fatwa dsn mui pada pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo dan untuk mengetahui implementasi fatwa dsn mui tentang
akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data
sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin (keuntungan) yang disepakati bersama. Kedua, Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo sudah sesuai. Bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi Bank sesuai kesepakatan kedua belak pihak. Dalam praktiknya, BPRS Dana Moneter Kota Palopo juga menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan nasabah membeli barang dari pihak ketiga. BPRS Dana Moneter Kota Palopo dan nasabah terlebih dahulu menandatangani akad wakalah untuk pembelian barang kemudian menandatangi akad murabahah. Dengan demikian, penerapan akad murabahah dan wakalah di BPRS Dana Moneter Kota Palopo telah berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Modal Kerja, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah